PPRI /Garut — Ketua Umum Paguyuban Asgar Nusantara Ngahiji, Haji Hendi, S.H., melontarkan kritik keras terhadap pemanfaatan Lapang Paris (Teras Cimanuk) di Kabupaten Garut sebagai lokasi pembangunan hotel berbentuk kontainer oleh pihak ketiga.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi lingkungan, mengingat kawasan itu dikenal sebagai daerah rawan banjir. Menurutnya, menjadikan wilayah rawan bencana sebagai lokasi penginapan adalah keputusan yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat.
“Ini keputusan yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat. Kawasan rawan banjir justru dijadikan penginapan, ini logikanya di mana?” tegas Haji Hendi.
Lebih lanjut, ia menilai alih fungsi lahan tersebut tidak hanya berisiko, tetapi juga mengabaikan potensi besar kawasan sebagai ruang publik yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan.
Haji Hendi mendorong agar Lapang Paris dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai ruang terbuka publik, sekaligus dikembangkan menjadi pusat edukasi kebencanaan. Ia mengusulkan pembangunan taman cerdas rakyat atau perpustakaan alam sebagai sarana literasi dan mitigasi bencana bagi masyarakat.
“Daripada dipaksakan untuk kepentingan bisnis jangka pendek, lebih baik dimanfaatkan untuk edukasi publik. Ini soal keselamatan, bukan sekadar soal usaha pihak tertentu yang belum tentu memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti orientasi kebijakan sebelumnya yang dinilai terlalu berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
“Jangan sampai demi PAD yang belum jelas, kita mengorbankan keselamatan warga. Kalau terjadi banjir, siapa yang akan bertanggung jawab?” katanya.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pengembangan konsep wisata edukatif, seperti miniatur Garut yang mencerminkan kekayaan budaya dan alam daerah, namun tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.
Haji Hendi mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan sementara rencana pembangunan tersebut dan melakukan kajian ulang secara transparan dengan melibatkan partisipasi publik.
“Pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan justru mengambil kebijakan yang berpotensi membahayakan,” pungkasnya. (Red)
